Hadirnya VoIP, memberikan banyak keuntungan dari sisi pengguna yaitu :
1. keuntungan yang dapat diambil diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional, karena jaringan IP bersifat global. Sehingga untuk hubungan SLI dan SLJJ dapat ditekan hingga 70%.
2. biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP Phone dapat di tambah, dipindah dan di ubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang ethernet dan IP address, tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX.
Selain keuntungannya VoIP perlu juga dicermati masalah securitynya. Karena berjalan pada IP (internet) yang memiliki sifat global dan tidak ekslusif maka masalah keamanan harus juga dipikirkan. Bagaimana dengan penyadapan pembicaraan? atau mungkin juga jalur VoIP dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk kegiatan meerusak (cracking).
Untuk masalah regulasi, perlu dibuat sesegera mungkin oleh pejabat yang berwenang sesuai jobdescriptionnya. Kalau itu memang wewenang menkominfo yang harus dibuat oleh menkominfo bukan oleh Ditjen Postel.
1. keuntungan yang dapat diambil diantaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional, karena jaringan IP bersifat global. Sehingga untuk hubungan SLI dan SLJJ dapat ditekan hingga 70%.
2. biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP Phone dapat di tambah, dipindah dan di ubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang ethernet dan IP address, tidak seperti telepon tradisional yang harus mempunyai port tersendiri di Sentral atau PBX.
Selain keuntungannya VoIP perlu juga dicermati masalah securitynya. Karena berjalan pada IP (internet) yang memiliki sifat global dan tidak ekslusif maka masalah keamanan harus juga dipikirkan. Bagaimana dengan penyadapan pembicaraan? atau mungkin juga jalur VoIP dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk kegiatan meerusak (cracking).
Untuk masalah regulasi, perlu dibuat sesegera mungkin oleh pejabat yang berwenang sesuai jobdescriptionnya. Kalau itu memang wewenang menkominfo yang harus dibuat oleh menkominfo bukan oleh Ditjen Postel.
Untuk substansi regulasinya bisa melibatkan para praktisi dan pakar IT yang memang sudah bergelut dengan VoIP ini. Jika ini bisa diwujudkan teknologi VoIP yang kabar-kabarnya adalah teknologi generasi keempat ini segera akan terwujud di negara Indonesia.
0 comments:
Post a Comment